Integrasi Ekonomi, Politik dan Kedaulatan

Istilah “integrasi” dalam ranah ekonomi pertama kali digunakan dalam konteks organisasi dalam suatu industri sebagaimana dikemukakan oleh Machlup. Integrasi digunakan dalam menggambarkan kombinasi atau penyatuan beberapa perusahaan dalam suatu industri baik secara vertikal dan horizontal kemudian istilah integrasi dalam konteks negara yang menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan, diawali dengan kemunculan teori Costum Union (CU) oleh Viner.

Hozlman menyatakan integrasi ekonomi sebagai situasi di mana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai harga barang dan faktor produksi yang sama di antara dua kawasan tersebut. Proses integrasi ekonomi dilandasi oleh konsep dasar bahwa manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari proses tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya atau risiko yang mungkin dihadapi apabila tidak terlibat dalam proses tersebut.

Integrasi ekonomi telah menarik perhatian banyak pihak terutama setelah Perang Dunai II dan menjadi semakin penting sejak 1990-an. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kesepakatan integrasi ekonomi bersamaan dengan meningkatnya jumlah negara yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Integrasi ekonomi dilakukan dalam berbagai tingkatan dari tingkat multilateral, regional, inter-regional, plurilateral maupun bilateral.

Dalam integrasi ekonomi terdapat berbagai konsep penting lain yang berguna untuk memahami proses integrasi tersebut, khususnya integrasi ekonomi regional. Berbagai pertanyaan dimunculkan sehubungan dengan integrasi ekonomi regional antara lain bagaimana proses integrasi tersebut dijalankan dan sejauh mana kaitanya dengan proses integrasi yang lebih luas. Selain hal tersebut, sebagai konsep yang kompleks.Integrasi ekonomi juga tidak terbatas pada aspek ekonomi tetapi juga aspek politik.

Integrasi Ekonomi Regional

Integrasi ekonomi regional adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang di dalam pembahasanya memasukan unsur  perbedaan potensi suatu wilayah dengan wilayah lain atausebuah proses dimana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmuranya. Integrasi ekonomi regional terjadi saat beberapa negara membentuk sebuah pakta perdagangan bebas yang tujuanya membuka akses perdagangan seluas mungkin satu sama lain. Makna integrasi regional ke sebuah pemahaman mendalam tentang perdagangan internasional lebih sekedar penghapusan tarif impor dan kuota untuk menghilangkan segmentasi pasar dengan menyerukan totalitas integrasi kedalam ranah yang lebih tinggi. Menurut solvatore menguraikan integrasi ekonomi atas beberapa bentuk:

a.    Pengaturan perdagangan preferensial (prefential trade arrangements) dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdangangan diantara mereka dan membedakanya dengan negara-negara yang bukan anggota.

b.    Kawasan perdagangan bebas (free trade area) di mana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif diantara negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya namun masing-masing negara anggota masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang di terapkan terhadap negara-negara nonanggota.

c.    Persekutuan pabean (costum union) mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua hambatan perdagangan antar mereka namun juga menyeragamkan kebijakan perdangangan mereka terhadap negara lain non anggota.

d.   Pasaran bersama (common market) yaitu suatu bentuk integrasi dimana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan

 Integrasi Ekonom dan Politik

Integrasi ekonomi antarnegara dalam suatu kawasan mengasumsikan hubungan yang erat antara integrasi ekonomi dan integrasi politik.Di samping pertimbangan ekonomi, keputusan untuk masuk dalam kesepakatan integrasi baik dalam Custom Union (CU) maupun tipe integrasi lainya merupakan keputusan politik.Hal ini ditandai dengan adanya kesepakatan di antara pemerintah negara-negara yang berpartisipasi dalam integrasi (formal or institutional integration).

Dalam konteks integrasi ekonomi, koordinasi kebijakan ekonmi memerlukan keputusan politik di antara negara yang berpartisipasi. Pengalaman eropa dengan European Economic Community (EEC) menunjukan hal tersebut. Terkait dengan hal ini, balassa menyatakan bahwa upaya untuk mencapai integrasi ekonomi tanpa melakukan koordinasi kebijakan ekonomi (yang pada dasarnya merupakan keputusan politik) akan mengalami kegagalan.

Melihat pengalaman di European Union (EU) menunjukan hal tersebut. Kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan dari ancaman komunis dan perang dingin, serta uoaya untuk menghindari kemungkinan perang antara Prancis dan Jerman berperan besar dalam penandatanganan Rome Treaty pada 1957, yang kemudian melahirkan EEC. Dalam kasus EU pada awalnya integrasi ekonomi lebih dimaksudkan untuk mencapai tujuan politik ketimbang liberalisasi ekonomi. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, pertimbangan ekonomi menjadi prioritas dan lebih condong oleh integrasi pasar serta selective common economic policies, bukan kerja sama kebijakan luar negeri.

Selain itu, integrasi ekonomi dan politik EU juga telah mewarnai isu politik domestic di negara anggota dalam bidang kerja sama, inflansi, keamanan social atau nilai-nilai social yang di pengaruhi secara kuat oleh EU. Beda halnya dengan dengan pengalaman di EU, proses awal integrasi di ASEAN tidak ditandai kuatnya dukungan politik sebagaimana terjadi di EU. Dalam kasus ASEAN, proses awal integrasi diwarnai keraguan yang meluas di antara pengambil kebijakan dan juga pelaku usaha akan manfaat integrasi. Hal ini ditenggarai telah dijadikan  proses integrasi di kawasan ASEAN berjalan lambat.

Integrasi Ekonomi dan Kedaulatan

Isu kedaulatan suatu negara menjadi salah isu penting dalam proses integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi dapat dicapai baik melalui pendekatan supranasional maupun intergovernmental. Dalam pendekatan, negara anggota sepakat untuk menjalankan sebagian kedaulatan mereka secara bersama, yaitu dengan menyerahkan kedaulatan mereka kedapa suatu lembaga supranasional. Ketentuan atau hukum yang berlaku secara regional yang mengikat setiap negara anggota maupun penduduk di negara tersebut. Sementara pendekatan intergovernmental di tandai dengan tidak adanya sharing kedaulatan di antara negara-negara anggota dan negara-negara tersebut mempunyai hak veto atau hak untuk menolak atas penawaran kesepakatan regional. Selain itu, pendekatan ini ditandai pula oleh adanya kekuatan secretariat  yang tidak mempunyai lembaga independen. Tidak adanya sharing kedaulatan dan adanya hak veto tersebut menyebabkan koordinasi kebijakan nasional yang lebih erat di antara anggota sanagat diperlukan dalam pendekatan ini.

Berkaiatan dengan pendekatan ini, kritik yang serius dilontarkan terhadap kesepakatan integrasi ekonomi adalah integrasi akan mengurangi kedaulatan nasional suatu negara sehubungan dengan perlunya melakukan koordinasi kebijakan secara bersama atau menyerahkan sebagian kedaulatan mereka terhadap lembaga supranasional. Berkaitan dengan hal ini terdapat dua isu utama dalam kedaulatan sehubungan dengan bergabungnya suatu negara dalam kesepakatan integrasi.

Dalam konteks integrasi ekonomi suatu negara masih dimungkinkan untuk mengadopsi kebijakan yang berbeda dengan negara lainya dalam kerangka kepentingan nasional sepanjang bukan merupakan bentuk diskriminasi di antara anggota. Sebagai contoh kebijakan eco-labelling atau pemberian label pada produk-produk yang ramah lingkungan untuk melindungi kepentingan nasional. Kebijakan tersebut dapat diterapkan sepanjang tidak  menimbulkan diskriminasi baik diantara negara maupun antara barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dengan yang diimpor (perlakuan nasional). Dengan demikian, integrasi ekonomi yang bias mengakibatkan berkurangnya deaulatan nasional suatu negara bukan merupakan “musuh” terhadap kebijakan ekonomi.

Share this post